Bansos Beras Tak Jelas, Desa Belum Salurkan ke KPM

Lebak, - Bantuan Sosial (Bansos) beras yang datang ke setiap desa di Lebak Selatan (Baksel) dianggap tak jelas, pasalnya selain tidak diketahui bansos beras apa, kuota dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum diketahui.

Kepala Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Ace Wirja saat dikonfirmasi mengenai kuota bansos beras dan kualitasnya, menuturkan pihaknya belum menyalurkan kepada masyarakat karena data KPM belum diterima.

"Waalaikumsalam, belum dibagikan, data penerima KPM nya belum turun." Singkatnya, Selasa 6 Februari 2024.

Sementara itu, salah seorang perangkat desa di Kecamatan Malingping, dikonfirmasi mengenai kuota beras menjelaskan desanya pun sama belum menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat karena data KPM belum diterima dan beresiko.

"Iya kuotanya berkurang, yang biasanya 500 KPM di desa baru dikirim 200 KPM, yang biasanya 1000 KPM, baru dikirim 400 KPM. Beras masih ada di desa, kami belum berani salurkan karena data KPM belum turun. Dikhawatirkan nanti ricuh, misalnya kami salurkan ke A, tau-tau nanti KPM nya B, salah sasaran dan sebagainya. Pasti nanti RT dan desa yang repot kang, " ujar salah satu Prades yang namanya tidak mau disebutkan, Rabu 7 Februari 2024.

Terpisah, Opik tokoh pemuda di Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam, menyampaikan bahwa di desanya beras sudah disalurkan namun terjadi ricuh di masyarakat.

"Ini semalam ada sekitar 30 ibu-ibu yang datang ke rumah bawa KK dan KTP mengadukan biasanya dapat bantuan beras tapi tidak. Saya pun sempat mempertanyakan ke RT dan Kades, namun tidak menunjukkan data KPM seperti yang saya pinta, " ungkapnya.

Hasil penelusuran, bansos beras tersebut yaitu program bantuan beras cadangan pemerintah. Namun banyak desa yang belum menyalurkan kepada penerima karena belum menerima data KPM. Selain itu, kuota beras perdesa dikeluhkan berkurang drastis dari biasanya.

Beberapa desa di Malingping bahkan isunya mengancam akan mengembalikan beras tersebut jika tidak ada pengiriman beras susulan sesuai kuota yang biasa. Karena kekhawatiran akan terjadi konflik di masyarakat jika disalurkan.***